Satgas Habema: Gangguan Keamanan Hambat Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Papua

Salah satu aktivitas TNI di Papua. (Foto: Media Habema)

StarNusantara PAPUA,- Komandan Satuan Tugas (Dansatgas) Media Koops Habema, Letkol Arh Yogi Nugroho mengakui masih ada gangguan keamanan di Papua dan sekitarnya yang dilakukan Organisasi Papua Merdeka (OPM). Terutama di Distrik Alama, Kabupaten Mimika, Papua. 

Gangguan keamanan itu, kata Yogi, menghambat percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua.

Ia mencontohkan, insiden pembunuhan terhadap Pilot Helikopter PT Intan Angkasa Air Service,

Glen Malcolm Conning yang juga warga Selandia Baru oleh OPM, awal Agustus lalu. 

Insiden itu membuat pelayanan transportasi terhambat dan tenaga kesehatan serta tenaga pendidik yang seharusnya bertugas melayani masyarakat di Alama, akhirnya tidak dapat melaksanakan tugasnya. 

Padahal, situasi keamanan yang stabil dan kondusif di Papua menjadi prioritas utama yang harus diwujudkan, agar seluruh stakeholder dan masyarakat bisa menjalankan aktivitas untuk membangun Papua. 

Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres RI) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Papua, dukungan pengamanan menjadi salah satu tugas TNI di sana. 

Oleh karenanya, TNI menempatkan satuan-satuan tugas (Satgas) di Papua guna mewujudkan percepatan pembangunan kesejahteraan di sana. 

“Dalam Inpres tersebut, tiga tugas yang harus dilaksanakan TNI meliputi dukungan pengamanan, mendukung Pemerintah Daerah (Pemda) dalam penyediaan pelayanan dasar, serta komunikasi sosial yang inklusif,” jelas Yogi Nugroho.

Tiga tugas itu yang dilakukan TNI, khususnya Satgas Habema di Alama, Mimika yang selama ini tidak memiliki petugas keamanan. 

“Evakuasi dan pengamanan wilayah Distrik Alama juga merupakan inisiatif TNI menjaga keamanan Papua,” kata dia. 

Yogi juga membantah pernyataan OPM yang menilai pemerintah dan militer Indonesia tidak berniat baik melakukan misi pembebasan sandera oleh TPNPB dengan alasan kemanusiaan. 

“Tindakan TNI di Distrik Alama pada 6 Agustus 2024 merupakan salah satu bukti nyata TNI  mendukung dan mengutamakan tindakan kemanusiaan dan HAM saat melaksanakan tugas di Papua,” pungkas dia. 

Penulis: Kurniati

Connect with Us

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *