StarNusantara JAKARTA, – TNI Angkatan Darat menegaskan tidak ada perintah kepada prajurit untuk bertindak represif dan mengintimidasi pihak perguruan tinggi, termasuk mahasiswa.
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigadir Jenderal TNI Kristomei Sianturi menyebut, TNI juga tak akan mencampuri urusan internal perguruan tinggi.
“Tidak ada perintah, saya ulangi, tidak ada perintah kita untuk represif, tidak ada perintah kita untuk mengintimidasi, apalagi mencampuri urusan internal kampus,” katanya di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, melansir Antara (24/4/2025).
Pernyataan Kapuspen ini untuk membantah sejumlah peristiwa TNI masuk ke lingkungan kampus marak terjadi di sejumlah perguruan tinggi usai DPR mengesahkan RUU TNI.
Seperti yang terjadi di UIN Semarang, dimana TNI masuk ke wilayah kampus. Selain itu ada polemik Kodam IX/Udayana yang meneken kerja sama dengan Universitas Udayana yang mencakup pemberian kuliah umum dari tokoh TNI tentang kebangsaan, pelatihan bela negara bersifat non-militeristik.
Terbaru, Komandan Kodim 0508/Depok Kolonel Inf Iman Widhiarto mendatangi Kampus Universitas Indonesia (UI) pada Kamis (16/4/2025).
Kristomei mengatakan, isu negatif soal TNI masuk kampus merupakan hal yang dibesar-besarkan, karena TNI tidak memiliki permasalahan dengan mahasiswa atau kampus.
Bahkan, lanjut dia, kerja sama antara TNI dan perguruan tinggi telah terjalin sejak lama. Seperti prajurit TNI dilatih di Institut Pertanian Bogor (IPB) dalam rangka bekal untuk kompi pertanian.
TNI, kata Kristomei, juga menggandeng civitas academica kampus untuk pengembangan teknologi pertahanan, seperti radar, drone, hingga senjata.
“Terus masalahnya di mana? Kemudian, kami juga diminta, ingat, ya, kami diminta untuk melatih bela negara, wawasan kebangsaan. Yang meminta siapa? Kampus. TNI tidak ujug-ujug masuk ke sana, kenapa tiba-tiba sekarang dinarasikan seolah-olah TNI dan mahasiswa berhadapan, bermusuhan, kenapa?” tegasnya.
Kristomei kemudian mengajak masyarakat, utamanya mahasiswa, untuk mengkritisi ihwal penyebaran narasi TNI masuk kampus yang dinilai negatif tersebut.
“Apakah ini ada unsur mendelegitimasi pemerintah, merongrong pemerintah, dengan cara membenturkan TNI dengan mahasiswanya,” katanya.
Kristomei juga mengingatkan sistem pertahanan Indonesia ialah pertahanan rakyat semesta. Apabila TNI jauh dengan rakyat, sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (sishankamrata) tidak dapat berjalan.
Ia menduga narasi itu bertujuan melemahkan sistem pertahanan negara, sehingga harus diluruskan.
“Itu yang harus kita sadari bersama. Karena itu, kami mengajak kepada teman-teman mahasiswa, teman-teman kampus, kita menggunakan nalar logis,” kata Kristomei.
Kapuspen menambahkan, kehadiran bintara pembina desa (babinsa) di kegiatan salah satu kampus belakangan ini hanya untuk memonitor wilayah. Tidak ada tujuan memata-matai.
Kristomei beralasan, tugas monitor babinsa tersebut penting sebagai persiapan kantong-kantong perlawanan apabila terjadi perang gerilya maupun perang berlarut. (oed)