StarNusantara, JAKARTA, – Uni Eropa berencana menjatuhkan sanksi terhadap pejabat dan menteri Israel yang menolak gencatan senjata di Jalur Gaza, Palestina.
Bahkan, Uni Eropa, melalui Kepala Kebijakan Luar Negeri, Josep Borrel mengaku telah menyerukan sanksi lebih lanjut terhadap perilaku Israel yang menentang upaya gencatan senjata.
Borrel, dalam akun X, dilansir dari Al Jazeera mendesak pemerintah Israel tidak menghasut dan melakukan kejahatan perang, serta menyerukannya agar terlibat itikad baik dalam negosiasi yang difasilitasi Amerika Serikat, Qatar dan Mesir untuk gencatan senjata segera.
Pernyataan Borrel ini juga untuk mengkritik komentar terbaru Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir yang menyerukan menghentikan pasokan bahan bakar dan bantuan ke Jalur Gaza.
Selain Ben-Gvir, Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich, juga mengeluarkan pernyataan bahwa membuat anak-anak di Jalur Gaza kelaparan merupakan tindakan sah yang dibenarkan dan bermoral.
Menurut Borrel, pernyataan dua menteri Israel itu adalah hasutan untuk melakukan kejahatan perang di tengah upaya dunia mendesak gencatan senjata di Gaza.
“Sanksi harus ada dalam agenda Uni Eropa,” tegas Borrell.
Ia juga mendukung kutukan keras PBB terhadap pernyataan dua menteri Israel itu.
Saat ini, upaya gencatan senjata antara Hamas dan Israel masih terus berlangsung usai Tel Aviv diduga kuat melancarkan serangan ke Iran dan membunuh pemimpin politik, sekaligus ketua delegasi negosiasi Hamas, Ismail Haniyeh, baru-baru ini.
Pada Minggu (11/8), Hamas meminta mediator Amerika Serikat, Mesir dan Qatar untuk menyediakan rencana gencatan senjata sesuai usulan Presiden Amerika Serikat, Joe Biden dibanding menggelar negosiasi.
Sebelumnya, AS, Mesir dan Qatar meminta Israel-Hamas bertemu pada 15 Agustus di Kairo atau Doha untuk finalisasi perjanjian gencatan senjata dan pembebasan sandera.