StarNusantara JAKARTA,- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) melakukan penilaian terkait pembangunan zona integritas untuk wilayah bebas korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) ke Pasukan Marinir (Pasmar) 1.
Penilaian dilakukan di Kesatrian Marinir Hartono Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu (16/10) kemarin.
Diketahui, pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM ini merupakan salah satu arahan Presiden dan Wakil Presiden tentang pentingnya menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, bebas dari korupsi.
Kemudian terpercaya dan berintegritas menghadapi tantangan industri 4.0.
Oleh karena itu, pembangunan zona integritas merupakan suatu kebutuhan yang harus segera dilaksanakan dalam rangka peningkatan percepatan reformasi birokrasi.
Selain Kemenpan RB, hadir pula Tim Penilai Internal (TPI) dari Pusat Reformasi Birokrasi (Pus RB) TNI, Staf Perencanaan dan Anggaran (Srena) TNI AL dan Paban RB Srena Kormar.
Sebelum ke pembahasan materi dan pemeriksaan dokumen dari masing-masing penanggungjawab enam program/komponen pengungkit pembangunan Zona Integritas, penilaian diawali dengan paparan tugas pokok dan fungsi Pasmar 1 oleh Komandan Pasmar 1 (Danpasmar 1) sekaligus penangung jawab, Brigjen TNI (Mar) Umar Farouq.
Adapun 6 program yang menjadi komponen pengungkit pembangunan zona integritas di Pasmar 1. Di antaranya manajemen perubahan, penataan tata laksana, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Kemudian dilanjutkan dengan desk evaluasi, sesi tanya jawab oleh TPN dan TPI kepada masing-masing bidang.
Setelah sesi tanya jawab dan pemeriksaan kegiatan, penilaian dilanjutkan dengan memeriksa kesiapan Batalyon Tim Pendarat (BTP) Pasmar 1 yang disimulasikan sedang mengalami peningkatan eskalasi dari siaga 2 menjadi siaga 1.
“Ini merupakan bentuk kesiapsagaan kita sebagai prajurit Korps Marinir bahwa kita selalu dituntut siap dalam setiap waktu,” kata Umar Farouq.
Penulis: Kurniati