StarNusantara JAKARTA, – Panglima Komando Armada II (Pangkoarmada II) Laksamana Muda TNI I. G. P. Alit Jaya, mendampingi Ketua Tim Komisi I DPR RI Dr. H. Ahmad Heryawan, di Rapat Dengar Pendapat (RDP) Tim Kunjungan Kerja Panitia Kerja (Panja) Keamanan Laut Komisi I DPR RI.
Dalam rapat dengar pendapat itu, turut hadir Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) VII, Laksamana Pertama TNI Irwan Sondang Parluhutan Siagian.
Rapat dengar pendapat ini bagian dari agenda strategis DPR RI memperkuat pengawasan dan evaluasi terhadap sistem keamanan laut nasional, khususnya di wilayah kerja Lantamal VII yang berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti Australia dan Timor Leste.
Pangkoarmada II menyampaikan apresiasi atas kunjungan Komisi I DPR RI yang dinilai sebagai bentuk dukungan dan perhatian nyata terhadap tugas-tugas TNI AL dalam menjaga kedaulatan laut Indonesia.
Menurut Alit Jaya, wilayah kerja Armada II mencakup kawasan yang luas dan menantang, mulai dari Cilacap hingga Pulau Rote, serta dari Miangas hingga Kupang.
“Pentingnya kunjungan ini sebagai sarana pencerahan dan motivasi untuk terus meningkatkan kinerja dan kesiapsiagaan pasukan TNI AL di lapangan,” katanya di Ruang VIP Cakra Mako Lantamal VII Kupang, Jumat (25/4/2025).
Sementara itu, Ketua Komisi I DPR RI, Dr. Ahmad Heryawan, menegaskan pembentukan Panja Keamanan Laut merupakan respons atas berbagai tantangan nyata yang dihadapi Indonesia, seperti illegal fishing, penyelundupan narkoba, dan pelanggaran batas wilayah oleh kapal asing.
Aher juga menyoroti pentingnya menciptakan sistem keamanan laut yang responsif dan adaptif dalam menghadapi dinamika ancaman maritim.
Sedangkan Danlantamal VII Kupang memaparkan strategi keamanan laut yang diusung, yaitu mewujudkan sistem yang komprehensif, berkelanjutan, adaptif, responsif, dan inklusif.
Beberapa fokus utama termasuk pengawasan perairan, pengamanan jalur pelayaran, dan pengawasan batas wilayah laut, guna mencegah berbagai bentuk pelanggaran seperti pencurian ikan, penyelundupan, dan pembajakan.
Strategi yang diusulkan untuk memperkuat sistem keamanan laut antara lain melalui kerja sama internasional, pemanfaatan teknologi pengawasan modern seperti radar dan sistem pemantauan laut, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan.
Komisi I DPR RI berharap melalui kunjungan kerja ini, mereka dapat memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai tantangan dan kebutuhan pengamanan laut di wilayah Lantamal VII Kupang.
Hasil dari kunjungan ini nantinya akan menjadi bahan penting dalam menyusun kebijakan nasional guna memperkuat pertahanan dan keamanan laut Indonesia secara menyeluruh. (oed)